Panas, Massa Kontra Anies Tuntut Ganti Rugi Banjir, Ormas Fahira Idris ‘Pagari’ Balai Kota DKI


Dua kelompok massa pendukung dan kontra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhadap-hadapan di Balai Kota DKI.

Bedasarkan informasi, Kedua kelompok massa tersebut akan sama-sama ke Balai Kota Selasa (14/1/2020) siang ini.

Massa kontra, ingin menyuarakan protes terkait banjir yang terjadi di hari pertama tahun 2020 kemarin.

Dalam banjir yang disebut lebih parah ketimbang 2017 lalu itu, banyak mengakibatkan kerusakan harta benda.

Juga, sejumlah warga tercatat menjadi korban meninggal dunia dengan ribuan lainnya terpaksa menghuni pos-pos pengugsian.

Massa kontra Anies itu digawangi politisi PDIP Dewi Tanjung dan pegiat medsos, Abu Janda.

Mereka menuntut Anies agar memberikan ganti rugi atas banjir tersebut.

Sementara, kelompok pendukung Anies datang dari massa ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) besutan anggota DPD RI Fahira Idris.

Senator DKI itu merasa bahwa aksi yang dilakukan massa kontra Anies adalah salah besar.

Menurutnya, Anies sudah berhasil menangani banjir DKI dengan indikasi berkurangnya wilayah terdampak dan korban terdampak.

Fahira juga menilai bahwa Anies dijadikan kambing hitam atas banjir yang disebutnya jauh lebih parah ketimbang era kepemimpinan sebelumnya.

Suami kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian itu menyakini, Anies harus dibela karena telah didzalimi.

Fahira menyatakan, demontrasi merupakan hak dari warga negara dan dijamin oleh UU, terlepas dari tujuannya tepat atau tidak.
Sementara aksi menuntut Anies karena banjir, baginya, sebatas upaya dari kelompok tertentu mendegradasi Pemprov DKI dan Gubernur Anies.

“Tanpa mau memahami fakta yang jelas,” jelas senator asal DKI itu kepada wartawan pada Senin (13/1).

Bang Japar akan diturunkan untuk mengantisipasi jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan aksi tersebut untuk memprovokasi.

“Yang patut kita cermati adalah banjir yang melanda Jakarta dan daerah penyangganya tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” katanya.

Hal itu lantaran Jawa Barat dan Banten juga harus bekerjasama mengingat keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.

“Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya,” kata Fahira.

“Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang,” tutupnya.